Posted by rampak naong - -



Setelah tertunda-tunda, kemarin siang (8 Februari 2016) bersama dua orang teman saya berkesempatan mengunjungi Desa Lapa Dhaja (diindonesiakan Lapa Daya) Kecamatan Dungkek Sumenep, salah satu desa yang sejak tahun 2015 tanahnya sangat massif beralih kepemilikan kepada investor. Meski di situ saya memiliki teman, tapi saya seperti memasuki daerah asing. Sepertinya warga sudah mulai terpolarisasi dalam kubu pro-kontra. Meski yang terang-terangan kontra bisa dihitung dengan jari karena tak lebih dari 5 orang dari total 20-an pemilik lahan.

Lapa Dhaja berlokasi di pojok timur Pulau Madura atau tepatnya Kabupaten Sumenep. Di sebelah timur dan utara desa ini nampak lautan yang menghubungkan ke wilayah Indonesia Timur. Desa ini tidak terlalu jauh dari Pantai Lombang, salah satu destinasi wisata potensial di Sumenep yang berada di sebelah baratnya. Desa ini juga sangat dekat dengan pelabuhan Dungkek yang berada di sebelah selatannya, kira-kira 5 menit naik motor.

Desa ini diapit oleh dua desa yang memiliki sikap berbeda soal "penjarahan" lahan. Sebelah barat desa ini adalah desa Lapa Taman yang sikapnya tegas, warganya menolak tanahnya dijual. Sementara sebelah selatannya adalah desa Lapa Laok yang nasibnya sama dengan desa Lapa Daje, tanahnya sama-sama banyak yang beralih kepemilikan.

Jumlah hak pilih di desa ini sekitar 650 orang. Barangkali jika dihitung dengan anak-anak jumlah penduduk ini di desa ini tak lebih 1.500. Suatu jumlah warga yang tidak sebanding dengan kekayaan lahan yang dimiliki desa ini.

Menurut data yang kami himpun, dari 17 ha lahan kosong yang terjual sudah sekitar 15 ha atau sepadan dengan 150.000 m2. Berarti hanya tersisa dua hektar lahan kosong yang tidak terjual. Lahan ini terdapat di belakang (sebelah utara) rumah-rumah yang dihuni warga yang langsung berhadapan dengan laut di sebelah utaranya.


Harga lahan yang sudah terjual sungguh sangat murah. Mulai dari 15 ribu, 20 ribu, 22 ribu, dan terakhir naik 25 ribu/meter. Harga segitu apalah artinya buat para investor, meski mungkin bagi penduduk desa dalam hitungan sesaat seperti kaget menerima hasil penjualan tanahnya, karena seumur-umur t(idak pernah memegang uang sebesar yang ia terima.

Dalam proses transaksi jual-beli tanah nampak “kelicikan” investor. Sejak mantan camat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan broker yang melibatkan warga desa dikerahkan untuk merayu warga agar melepas tanahnya. Bahkan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh perusahaan juga melibatkan aparat kecamatan, polsek dan koramil.

Kami kebetulan bertemu dengan seorang yang gigih mempertahankan tanahnya. Sampai detik ini tanahnya tidak dilepas. Tanahnya menjadi penghalang bagi investor untuk menjadi kawasan terpadu. Menurutnya, dia berkali-kali didatangi orang yang dikenal dan tidak dikenal agar bersedia melepas tanahnya, tapi ia tetap pada pendiriannya. Ia lebih memikirkan anak cucunya ketimbang uang ratusan juta yang dalam sesaat bisa ludes tak tersisa.

Di lahan yang sudah terjual ini akan dibangun Tambak Udang. Perusahaan yang mengelola adalah PT ANUGRAH INTI LAUT yang bergerak di bidang general trading, export-import, dan aquaculture busineas yang berkedudukan di Surabaya. Memang ketika saya melihat langsung lokasi belum ada aktivitas apapun. Hanya di beberapa tempat tampak pohon-pohon yang sudah ditebang. Beberapa minggu lalu sebenarnya alat-alat berat sudah mulai masuk, tetapi menurut warga ditarik kembali. Warga sendiri tidak tahu apa alasan penarikan alat-alat berat itu. Cuma selintingan kabar karena ijin pembangunannya belum keluar.
:

Saat ini sebenarnya warga sudah resah. Di samping dampak sosial-budayanya bagi anak cucu di masa akan datang, dalam jangka pendek pembangunan tambak itu akan menyulitkan akses mereka ke laut, karena lahan tambak akan dipagar beton. Saat ini warga negosiasi dengan perusahaan agar dibuatkan jalan, meski nanti mereka harus memutar ke sisi barat atau timur desa yang jaraknya lumayan jauh, terutama bagi warga yang rumahnya persis di tengah-tengah desa.

Keresahan lainnya, limbah Tambak Udang diyakini oleh warga akan dibuang ke laut. Mereka hawatir limbah itu akan mengurangi hasil tangkapan mereka. Ketika ada warga yang mempertanyakan kepada perusahaan, warga cuma diyakinkan bahwa ada tehnologi yang bisa menetralisir limbah sebelum dibuang ke laut. Cuma warga tetap cemas, pihak perusahaan akan mengelabuhi mereka.

Belum lagi keresahan warga akan datangnya banjir. Menurut warga,  jika hujan dalam curah tinggi, desa itu rentan banjir. Tingginya bisa mencapai ¼ meter. Genangan air juga sulit surut, mungkin karena factor tanah. Mereka tidak bisa membayangkan jika Tambak Udang dengan pagar beton sudah terbangun, maka luapan air karena curah hujan tinggi akan semakin mengancam keamanan dan kenyamanan warga. Warga sudah negosiasi agar perusahaan nanti membuat selokan/drainase untuk mengalirkan luapan air hujan, tapi perusahaan hanya berjanji mau menyediakan alat bangunan sementara lahan tempat drainase itu dibuat harus warga yang menyediakan.

Menjadi rakyat kecil memang susah sekali di era pengangungan demokrasi liberal yang tak ketulungan seperti saat ini. Rakyat kecil “ta eanggep” (tidak dianggap “ada”). Tanahnya diserobot tanpa mereka tahu mau dibuat apa dan dampaknya bagaimana. Bukan sekedar secara ekologis tapi sekaigus bencana sosial-budayanya. Mereka saat ini harus berhadapan dengan bengisnya perselingkuhan kekuatan modal dan kuasa yang menggurita hingga ke ruang-ruang desa, bahkan hingga ruang imaginasi rakyatnya.

Tanah bagi mereka sebagai petani adalah alat produksi. Penjarahan besar-besaran atas alat produksi mereka hanya akan melahirkan masalah-masalah baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Termasuk masa!ah ini akan terwariskan kepada anak cucunya.

Beruntunglah. Di tengah suara yang diharapkan sama oleh kekuatan modal dan kuasa, selalu ada segelinitir orang yang bersuara “sumbang” seperti beberapa warga yang saya temui di desa Lapa Dhaja. Semoga Desa Lapa Dhaja tak benar-benar terpojok, dan kepada warga yang “melawan” saya menaruh harapan. Semoga Allah melindungi mereka.

Matorsakalangkong
Pulau Garam | 8 Pebruari | 2016

2 Responses so far.

Junaidi Khab mengatakan...

Ini bagaimana dengan peran butapi, Bupati yang baru? Madura benar-benar akan menjadi ladang bagi orang luar. Di rumah saya sebagian juga ada yang dijual, katanya investor asing dari Jerman yang berada di balik itu semua. Tapi karena tanahnya mati - katanya - maka dijual pada investor tersebut. Saya tak mau berdebat karena memang teman sendiri dan lebih tua. Saya juga mengkhawatirkan hal demikian. Kampanye memegang tanah sendiri alias jangan dijual ke orang luar harus dimarakkan. Ini harus melalui dinas terkait di Sumenep, entah dinas apa itu saya kurang paham. Pemda intinya harus benar-benar mengingatkan warga Sumenep agar lahannya tidak dijual, ya ini tentu untuk generasi - anak cucu kita - yang akan datang. Mungkin yang menjual akan menikmati hasilnya, itu pun hanya satu kali kecap, dampakanya akan menajdi penyakit sosial bagi masyarakat Sumenep sendiri.

rampak naong mengatakan...

Terimakasih mas jun...ke depan barangkali perlu kawan kawan mahasiswa yang ada di luar untuk sharing bersama kita, kita butuh banyak masukan.terimakasih