Posted by rampak naong - - 0 komentar

Kertascoretanku.wordpress.com

Di tengah sesaknya garam yang mengasini imagi kemaduran, adakah tempat untuk secangkir kopi di Madura?

Jangan keliru. Meski Madura bukan penghasil kopi, tapi kopi telah menghitami tradisi madura. Selama berabad-abad, kopi telah menyambungkan jiwa dan raga orang Madura. Mewujud  dalam ruang yang sangat sederhana: di langgar, mushalla, atau di meja-meja di beranda dimana sanak saudara dan tamu diterima oleh hitam pekatnya secangkir kopi.

Di acara resmi seperti pernikahan sekali pun minumannya juga kopi. Tentu perisitiwa ini bisa disaksikan di desa, lokus yang setia merawat tradisi Madura. Di kota karena kehidupannya serba instan suguhan minuman sudah diganti minuman kemasan. Bukan sekedar urusan agama,  dalam urusan minuman pun orang kota ternyata tak kalah puritannya.

Jika ada kopi siapapun  tentu malas untuk segera pergi. Secangkir kopi akan membuka ruang-ruang obrolan dan wacana datang silih-berganti. Dan penikmat kopi akan menghadirkan informasi hangat sehangat kopi. Soal-soal berat dan ringan diperbincangkan dalam bahasa pinggiran, bahasa keseharian rakyat.

Jangan kaget, jika misalnya kebijakan pejabat publik  digugat. Orang-orang yang selama ini berada di pinggiran, balik menjadi subyek. Seandainya  pejabat publik hadir, obrolan orang pinggiran akan menampar, menyayat, dan menguliti kebijakannya. Ternyata orang pinggiran pinter menggoreng isu, membolak-balik, bahkan membiarkan gosong. Semua itu, salah satunya karena kopi yang mengikat banyak orang setia bercengkerama dan berbagi gagasan.

Sebagai pulau penghasil tembakau, rokok menjadi teman setia kopi. Tetapi rokok seolah tak memiliki makna apa pun, tanpa kopi. Sebuah pantun begitu populer di Madura, "bhede songkok bhede kalambhi, bhede rokok bhede kobhi" (ada songkok ada kalambhi (baju), ada rokok ada kopi). Sering ketika dalam pertemuan muncul goyunan satir terhadap tuan rumah, "bhede songko' keng tadha' kalambhina" (sayang ada rokok cuma tak ada kopinya), maka buru-buru tuan rumah meracikkannya kopi.

Begitu menyatunya kopi dalam tradisi orang Madura, kopi bahkan merasuk menjadi etika pergaulan terutama dalam menerima tamu. Pembicaraan penting tak akan dimulai sebelum kopi disuguhkan oleh tuan rumah. "Laon gallu ja' molae parembhaganna, ngantos kobhi gallu" (sebentar, jangan mulai pembicaraan kita, nunggu kopi dulu), begitu ucap si tuan rumah. Karena bagi orang Madura sebelum meminum kopi "dunnya ta' terrang " (dunia gelap gulita), jadi dunia pikiran pun tidak terang.

Problem etik kembali muncul jika tuan rumah tak mampu menyuguhkan kopi kepada tamunya. Tuan rumah akan merasa bersalah, karena kopi telah menjadi minuman resmi bagi para tamu. Maka tuan rumah buru-buru akan bilang, "maaf bhedena gun aeng" (maaf yang ada cuma "air"). Meski teh yang disuguhkan, orang Madura tetap akan bilang "air". Hal itu sejenis pemakluman bahwa yang disuguhkan bukan kopi.

Di desa-desa yang disuguhkan bukan kopi instan. Orang Madura menyangrai sendiri biji kopi kemudian menumbuknya sendiri. Biji kopi itu tidak selalu dibeli, kadang merupakan kiriman atau oleh-oleh dari sanak famili yang tinggal di Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Oleh-oleh itu tidak hanya kopi, tapi lengkap dengan gulanya. Di sini kopi ternyata mampu mendekatkan ikatan kekeluargaan antara orang Madura "negeri" yang tinggal di pulau Madura dan Madura "swasta" yang tinggal di luar Madura. Kopi ternyata mampu merekat daerah tapal kuda, di samping juga rekatan kultural sebagai sesama etnis Madura.

Di sinilah permohonan maaf orang Madura  untuk secangkir kopi menemukan maknanya, melampaui kopi itu sendiri. Dalam kopi ada citra penghormatan, keakraban, dan gelora untuk sekedar saling bercengkerama, mendialogkan kekonyolan hidup, termasuk menertawakan diri sendiri. Di titik ini, kopi terkadang menampilkan dua wajah kita, lebih manis atau juga lebih pahit dari hidup itu sendiri.

Matorsakalangkong
Pulau Garam l 29 Juni 2016
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 2 komentar



Setelah tertunda-tunda, kemarin siang (8 Februari 2016) bersama dua orang teman saya berkesempatan mengunjungi Desa Lapa Dhaja (diindonesiakan Lapa Daya) Kecamatan Dungkek Sumenep, salah satu desa yang sejak tahun 2015 tanahnya sangat massif beralih kepemilikan kepada investor. Meski di situ saya memiliki teman, tapi saya seperti memasuki daerah asing. Sepertinya warga sudah mulai terpolarisasi dalam kubu pro-kontra. Meski yang terang-terangan kontra bisa dihitung dengan jari karena tak lebih dari 5 orang dari total 20-an pemilik lahan.

Lapa Dhaja berlokasi di pojok timur Pulau Madura atau tepatnya Kabupaten Sumenep. Di sebelah timur dan utara desa ini nampak lautan yang menghubungkan ke wilayah Indonesia Timur. Desa ini tidak terlalu jauh dari Pantai Lombang, salah satu destinasi wisata potensial di Sumenep yang berada di sebelah baratnya. Desa ini juga sangat dekat dengan pelabuhan Dungkek yang berada di sebelah selatannya, kira-kira 5 menit naik motor.

Desa ini diapit oleh dua desa yang memiliki sikap berbeda soal "penjarahan" lahan. Sebelah barat desa ini adalah desa Lapa Taman yang sikapnya tegas, warganya menolak tanahnya dijual. Sementara sebelah selatannya adalah desa Lapa Laok yang nasibnya sama dengan desa Lapa Daje, tanahnya sama-sama banyak yang beralih kepemilikan.

Jumlah hak pilih di desa ini sekitar 650 orang. Barangkali jika dihitung dengan anak-anak jumlah penduduk ini di desa ini tak lebih 1.500. Suatu jumlah warga yang tidak sebanding dengan kekayaan lahan yang dimiliki desa ini.

Menurut data yang kami himpun, dari 17 ha lahan kosong yang terjual sudah sekitar 15 ha atau sepadan dengan 150.000 m2. Berarti hanya tersisa dua hektar lahan kosong yang tidak terjual. Lahan ini terdapat di belakang (sebelah utara) rumah-rumah yang dihuni warga yang langsung berhadapan dengan laut di sebelah utaranya.


Harga lahan yang sudah terjual sungguh sangat murah. Mulai dari 15 ribu, 20 ribu, 22 ribu, dan terakhir naik 25 ribu/meter. Harga segitu apalah artinya buat para investor, meski mungkin bagi penduduk desa dalam hitungan sesaat seperti kaget menerima hasil penjualan tanahnya, karena seumur-umur t(idak pernah memegang uang sebesar yang ia terima.

Dalam proses transaksi jual-beli tanah nampak “kelicikan” investor. Sejak mantan camat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan broker yang melibatkan warga desa dikerahkan untuk merayu warga agar melepas tanahnya. Bahkan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh perusahaan juga melibatkan aparat kecamatan, polsek dan koramil.

Kami kebetulan bertemu dengan seorang yang gigih mempertahankan tanahnya. Sampai detik ini tanahnya tidak dilepas. Tanahnya menjadi penghalang bagi investor untuk menjadi kawasan terpadu. Menurutnya, dia berkali-kali didatangi orang yang dikenal dan tidak dikenal agar bersedia melepas tanahnya, tapi ia tetap pada pendiriannya. Ia lebih memikirkan anak cucunya ketimbang uang ratusan juta yang dalam sesaat bisa ludes tak tersisa.

Di lahan yang sudah terjual ini akan dibangun Tambak Udang. Perusahaan yang mengelola adalah PT ANUGRAH INTI LAUT yang bergerak di bidang general trading, export-import, dan aquaculture busineas yang berkedudukan di Surabaya. Memang ketika saya melihat langsung lokasi belum ada aktivitas apapun. Hanya di beberapa tempat tampak pohon-pohon yang sudah ditebang. Beberapa minggu lalu sebenarnya alat-alat berat sudah mulai masuk, tetapi menurut warga ditarik kembali. Warga sendiri tidak tahu apa alasan penarikan alat-alat berat itu. Cuma selintingan kabar karena ijin pembangunannya belum keluar.
:

Saat ini sebenarnya warga sudah resah. Di samping dampak sosial-budayanya bagi anak cucu di masa akan datang, dalam jangka pendek pembangunan tambak itu akan menyulitkan akses mereka ke laut, karena lahan tambak akan dipagar beton. Saat ini warga negosiasi dengan perusahaan agar dibuatkan jalan, meski nanti mereka harus memutar ke sisi barat atau timur desa yang jaraknya lumayan jauh, terutama bagi warga yang rumahnya persis di tengah-tengah desa.

Keresahan lainnya, limbah Tambak Udang diyakini oleh warga akan dibuang ke laut. Mereka hawatir limbah itu akan mengurangi hasil tangkapan mereka. Ketika ada warga yang mempertanyakan kepada perusahaan, warga cuma diyakinkan bahwa ada tehnologi yang bisa menetralisir limbah sebelum dibuang ke laut. Cuma warga tetap cemas, pihak perusahaan akan mengelabuhi mereka.

Belum lagi keresahan warga akan datangnya banjir. Menurut warga,  jika hujan dalam curah tinggi, desa itu rentan banjir. Tingginya bisa mencapai ¼ meter. Genangan air juga sulit surut, mungkin karena factor tanah. Mereka tidak bisa membayangkan jika Tambak Udang dengan pagar beton sudah terbangun, maka luapan air karena curah hujan tinggi akan semakin mengancam keamanan dan kenyamanan warga. Warga sudah negosiasi agar perusahaan nanti membuat selokan/drainase untuk mengalirkan luapan air hujan, tapi perusahaan hanya berjanji mau menyediakan alat bangunan sementara lahan tempat drainase itu dibuat harus warga yang menyediakan.

Menjadi rakyat kecil memang susah sekali di era pengangungan demokrasi liberal yang tak ketulungan seperti saat ini. Rakyat kecil “ta eanggep” (tidak dianggap “ada”). Tanahnya diserobot tanpa mereka tahu mau dibuat apa dan dampaknya bagaimana. Bukan sekedar secara ekologis tapi sekaigus bencana sosial-budayanya. Mereka saat ini harus berhadapan dengan bengisnya perselingkuhan kekuatan modal dan kuasa yang menggurita hingga ke ruang-ruang desa, bahkan hingga ruang imaginasi rakyatnya.

Tanah bagi mereka sebagai petani adalah alat produksi. Penjarahan besar-besaran atas alat produksi mereka hanya akan melahirkan masalah-masalah baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Termasuk masa!ah ini akan terwariskan kepada anak cucunya.

Beruntunglah. Di tengah suara yang diharapkan sama oleh kekuatan modal dan kuasa, selalu ada segelinitir orang yang bersuara “sumbang” seperti beberapa warga yang saya temui di desa Lapa Dhaja. Semoga Desa Lapa Dhaja tak benar-benar terpojok, dan kepada warga yang “melawan” saya menaruh harapan. Semoga Allah melindungi mereka.

Matorsakalangkong
Pulau Garam | 8 Pebruari | 2016
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 0 komentar

Sinarharapan.co

Miris sekali mengetahui tanah-tanah di Sumenep banyak yang lepas dan terjual pada investor, entah asing atau lokal. Di desa sebelah timur desa saya sekitat 15 ha (ada yang bilang 17 bahkan 25 ha) berpindah kepemilikan. Kabarnya mau dibuat tambak udang. Saat ini tengah digarap. Penduduk desa tercengang. Mereka dipertontonkan alat-alat berat, mobil kontainer yang panjang, dan seleweran orang-orang yang tidak dikenal.

Maklum, baru kali kami melihat sawah-sawah  seluas 15 ha diaduk-aduk mesin yang tak punya rasa, pada hal dulu diitumbuhi padi yang menguning. Belakangain ini sawah-sawah itu memang tak lagi produktif, karena tak lagi ada air. Bisa juga karena kebijakan revolusi hijaunya pak Harto dulu yang memaksa petani menanam padi jenis tertentu, sambil menumpahi sawah-sawah petani dengan pupuk kimia yang tak ramah lingkungan. Tanah akhirnya jadi "kajal" (keras dan tidak subur).

Sekarang sawah akan beralih fungsi. Kabar yang saya terima dari aparat desa akan dijadikan lahan tambak udang. Investornya dari China. Wuih...jauh banget. Inilah "berkah" jembatan Suramadu yang dibangun berkat ngutang sama China. Jadi sekarang China gampang nyelonong ke Madura, setelah sebelumnya saya dengar sudah dapat jatah mengelola migas.

Tanah yang lepas bukan hanya di desa sebelah, di desa lain juga sudah lepas. Bahkan di 3 kecamatan terdekat dari kecamatan saya mengalami nasib serupa. Yang paling massif di kecamatan Dungkek dan Batang-Batang, tepatnya di desa Lapa Laok dan Lapa Daje, terutama pesisir pantai. Terus melebar ke desa Ngin-bungin, termasuk dekat makam Syekh Mahfudz -lebih dikenal Asta Gurang-Garing- keturunan Sunan Kudus pun terjual. Jangan tanya di Lombang hingga pantai Badur, sejak dulu tanah-tanah di sini diincar karena termasuk kawasan pariwisata.

Tak cukup pesisir, sekarang investor menyasar ke tanah "tegalan" hingga tanah pebukitan. Sekedar menyebut, Jangara (kecamatan Kota), Tenonan dan Lanjuk (kecamatan Manding), serta tanah-tanah di pebukitan desa Tamidung (kecamatan Batang-Batang) sudah ludes. Bahkan Gapura, kecamatan saya, sebagian tanah tegalan sudah terjual.

Kabar peruntukan tanah itu macam-macam. Ada yang mau dijadikan perkebunan kapas, peternakan, hingga mau dijadikan desa kota sebagaimana 3 desa di sebelah barat desa saya. Kabar ini bukan sekedar isapan jempol karena sudah masuk "road map"nya pemprop Jatim.

Yang paling diburu tanah-tanah di kewedanan Timur Daya meliputi kecamatan Gapura, Dungkek, Batang-Batang, dan Batu Putih. Kenapa? Karena Dungkek ke depan akan dijadikan pelabuhan nasional. Infrastrukturnya sekarang sudah mulai dibangun. Posisi pelabuhan Dungkek strategis karena akan membuka akses ke Indonesia bagian timur. Posisinya juga dekat dengan kawasan pariwisata; Badur, Lombang dan Pulau Giliyang, yang dikenal dengan oksigen. Badur, Lombang dan Pulau Giliyang- Dungkek akan dijadikan kawasan segi tiga emas pengembangan pariwisata bahari. Bahkan ke pulau Gili Labak nanti bisa diakses dari pelabuhan Dungkek. Inilah "gulanya" yang sekarang menarik "semut" dari mana-mana.

Saya meyakini di timur daya juga ada ladang migas. Di beberapa desa (tak perlu saya sebutkan) telah tertancap tanda yang dipasang Pertamina pada tahun 1970. Belum lagi di perairan pulau Giiyang dan Sepudi/Raas besar kemungkinan ada ladang migasnya. Kalau di perairan Sepudi-Raas dalam setahun ini sudah dieksploitasi oleh perusahaan Hasky yang sahamnya, kabarnya,  milik China dan keluarga mantan Presiden.

Di pulau Giliyang, ada lapangan Heli yang baru dibangun awal tahun 2015. Saya menyempatkan diri ke sana melihat langsung lapangan Heli di sela-sela monitoring kegiatan Masa Pengabdian Santri (MPS), pada bulan Juni 2015. Menurut aparat desa, lapangan Heli itu milik petinggi militer di Jakarta. Pertanyaan sederhana saya, bagaimana mungkin di sebuah Pulau kecil ada lapangan Heli, milik petinggi militer lagi,  jika di pulau itu tidak ada "apa-apanya"?

Saya menduga, isu pulau Giliyang memiliki oksigen terbaik noner 2 di dunia sekedar ingin menutupi kekayaan sumberdaya alam di bawah permukaan lautnya. Taruhlah betul oksigen pulau itu bagus sehingga infrastruktur ke pulau itu sudah dibangun karena dicanangkan sebagai pulau "wisata kesehatan", tetapi pariwisata hanya "sasaran antara".

Tetapi saya meyakini, seiring pariwisata makin berkembang, detik itu pula tanah-tanah di Sumenep akan beralih kepemilikan, dari pak "Surahwi" ke "pak" kapitalis sejati. Apalagi dalam rentang 15 tahun terakhir jumlah orang-orang desa yang merantau terus meningkat. Sekedar data mentah, jumlah penduduk desa Gapurana Talango yang merantau ke Jakarta sebanyak 1.500 jiwa. Ini diketahui ketika ada Pilkades, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah itu, karena ada di Jakarta. Ini baru satu desa. Bisa dibayangkan berapa jumlah perantau asal Sumenep, apalagi jumlahnya dipastikan terus meningkat.

Apa makna fakta di atas? Berarti makin banyak orang Madura yang meninggalkan sawahnya, ladangnya, dan lautnya. Wah, makin banyak sawah dan ladang tak tergarap. Jadi, para pemodal, investor, atau apapun namanya pasti senang melihat ini. Menarik didiskusikan, banyaknya orang Madura yang diaspora kebetulan, alamiah, atau by design? Wallahu A'lam.

Secara budaya, orang Madura memiliki tradisi "tana sangkolan" (tanah warisan). Tana sangkolan bukan sekedar warisan benda sebagaimana emas misalnya. Bagi orang Madura, tana sangkolan bermakna sakral. Di samping dimaknai sebagai ruang yang mempertautkan yang hidup dengan leluhurnya, tana sangkolan akan mengundang "laknat" jika dijual sembarangan tanpa ada alasan yang dibenarkan dari sudut kebudayaan Madura. Kalau pun tanah itu dijual, biasanya akan dijual pada keluarga terdekatnya. Suatu saat jika mampu, tanah itu akan dibeli lagi oleh pemiliknya.
Tapi itu dulu. Saat ini tanah sudah dilucuti sakralitasnya, sepenuhnya dianggap benda yang bisa dipertukarmilikkan. Perubahan alam pikir orang Madura sejak Suramadu dioperasikan memang luar biasa. Termasuk pandangan terhadap tanah juga berubah.

Soal ini sepertinya tak mungkin menunggu penyelesaian pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menjadi penadah dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi plus pemodal. Maka, rakyatlah yang harus berjuang sendiri. Ideologi "ajaga tana, ajaga nak poto" (menjaga tanah, menjaga anak cucu) harus digelorakan, jika orang Madura tidak mau menjadi kuli didaerahnya sendiri. Belum lagi konflik yang biasanya megiringi persoalan ini, jika membaca kasus-kasus serupa di daerah lain, benar-benar mengerikan. Saatnya bergerak!

Matorsakaangkong
Pulau Garam l 14 Desember l 2015
       
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 0 komentar

Pekuburan keturunan bugis di pulau giliyang
Giliyang lambat laun makin dikenal sebagai pulau oksigen. Kunjungan pelancong dari Madura atau luar Madura makin banyak belakangan ini. Pulau ini dikarunia udara segar dengan kadar oksigen terbaik nomer dua se dunia. Tapi tak banyak orang tahu,  pulau ini dahulu ditemukan, didiami,  dan “diislamkan” oleh  suku Bugis-Makassar.

Saat berkunjung ke pulau ini tanggal 27 Mei 2015 saya bertemu dengan Pak Beti, generasi ke-9 keturunan Daeng Mushalli, seorang ulama yang diyakini oleh penduduk pulau Gili sebagai penyebar Islam.  Sesuai “jujuluk” Daeng di depan namanya, pasti Daeng (kadang dipanggil kyai) Mushalli berasal dari Bugis Makasar.

Saya beruntung bisa “tawassulan” ke pusara beliau, Di nisan makam Daeng Mushalli tertulis tahun wafat beliau dalam huruf Arab, 1214 H. Berarti sekitar tahun 1793 Masehi atau 222 tahun yang lalu. Di sebelah barat makam kyai Mushalli, terdapat makam Daeng Betawi. Sayang, di makam Daeng Betawi ini tak tertulis tahun wafatnya. Makam dua daeng ini berada di satu lokasi pemakaman suku bugis Makasar.

Di samping dua tokoh ini, ada lagi tokoh yang begitu dikenal masyarakat Giliyang, yaitu Datuk Asyari. Makamnya berada di dekat pantai, terpisah dari pemakaman Daeng Mushalli. Datuk Asyari masih saudara dekat Daeng Mushalli. Datuk Asyari dikenal sebagai orang alim, sementara Daeng Mushalli lebih dikenal karena kesaktiannya. Dua tokoh unik inilah yang paling dikenal oleh masyarakat Giliyang sebagai penyebar Islam.    

Pertemuan saya dengan pak Beti, generasi ke-9 keturunan Daeng Mushalli, sangat singkat. Saya belum mendalami dua tokoh ini:  asal-muasal kedatangannya ke Madura, menemukan Giliyang, proses Islamisasi di pulau ini, dan peran penting lainnya yang dilakukan Daeng Mushalli dan datuk Asyari. Saya juga belum memiliki kemampuan untuk menempatkan Daeng Mushalli dan Datuk Asyari dalam jaringan Islam Nusantara.

Cuma persahabatan dan relasi dua etnis ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam konteks perang melawan penjajah Belanda ada dua tokoh beda etnis yang bersekutu, pangeran Trunojoyo Madura dan Karaeng Galesong Makassar, yang begitu ditakuti oleh Belanda dan sekutunya Amangkurat II. Kapal barang  Belanda yang melintasi selat Madura menuju Makasar atau Kalimantan sering dirampas oleh pasukan dua pahlawan ini. Di mata Belanda tentu dua pahlawan ini dianggap “perompak”. Persis seperti pejuang Palestina yang disebut “teroris” oleh Israel.  

Ada pendapat yang menarik dari Ahmad Baso, penulis buku produktif yang menekuni kajian Islam Nusantara dalam sebuah diskusi di kantor PCNU Sumenep, pertengahan 2014 bahwa, orang Bugis jika ingin belajar etika kekuasaan datang ke Sumenep sementara orang Madura jika mau belajar soal melaut tentu belajar kepada orang Bugis. Makanya dua etnis ini dikenal sebagai pelaut sejati, hingga detik ini.

Melihat posisi Pulau Giliyang yang berada di ujung timur kabupaten Sumenep -persisnya di sebelah timur Kecamatan Dungkek -sangat mungkin disinggahi oleh etnis Bugis yang melintas melalui selat Madura.  Di sebelah timur Giliyang adalah pulau Sepudi yang dalam sejarah perkembangan Islam di Madura disebut daerah pertama dimana proses Islamisasi terjadi. Selat Madura diyakini sangat sibuk dan ramai sebagai perlintasan transportasi laut yang menghubungkan utamanya Jawa dan Nusantara bagian timur.

Melihat tahun wafat Daeng Mushalli 1214 H atau 1793 M besar kemungkinan beliau hidup di zaman kepemimpinan Asiruddin atau Panembahan Sumolo dan dikenal juga Pangeran Notokusumo I (1762-1811), Raja Sumenep yang menggagas pembangunan Masjid Jamik Sumenep dengan gaya arsitektur kosmopolit: Arab, India, China, dan tentu saja Madura. Arsiteknya seorang cucu generasi pertama etnis tionghoa di Sumenep yang lari akibat huru--hara etnis di Semarang pada tahu. 1740 M. Nama Arsitek ini adalah Lauw Piango.

Suatu saat saya berharap bisa melacak dan menulisnya secara lebih serius jejak bugis (termasuk etnis lain) di Madura. Ini penting untuk melampaui kajian Madura  saat ini yang selalu dikerdilkan dan dibekap dalam fokus kemaduraan, bukan ditempatkan dalam jaringan Islam Nusantara. Daeng Mushalli bisa menjadi petunjuk bagaimana persidangan relasi antar etnis terutama Bugis terjadi di Madura. Fakta kecil ini makin menguatkan bukti bahwa tesis "imagined community"-nya Ben Anderson atas terbentuknya konstruk kebangsaan kita makin tak menemukan relevaninya

[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 0 komentar

 
suasana di pasar 17 Agustus di Pamekasan. Pasar ini satu salah pasar yang lumayan rapi ditata. foto: dokumen pribadi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bapak Bupati yang terhormat, mohon maaf jika surat ini mengganggu bapak. Kami ngebet sekali menulis surat terbuka ini karena dipicu oleh bawahan bapak, tepatnya Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengolalaan Aset Daerah (DPPKA), Imam Sukandi.  Pernyataannya tentang pasar tradisional sebagaimana dilansir Koran Madura (16/3/ 2015) bagi kami sangat tidak bijak. Kami mengelus dada. Beginikah mindset birokrat kita?  Jangan-jangan karena mindset seperti ini, impian bapak merevitalisasi pasar-pasar tradisional seperti janji bapak dulu tidak kunjung tiba?

Soal menurunnya jumlah pengunjung pasar tradisional yang beralih ke pasar modern, seperti swalayan, tak bisa dibantah. Kami sepakat soal itu. Bapak Imam malah memberikan data penting, penurunan jumlah pengunjung pasar tradisional akibat menjamurnya pasar modern sekitar 10-15%.

Tapi yang membuat kami mengelus dada, akar masalah menurunnya pengunjung pasar tradisional justru oleh bapak Imam ditimpakan pada pedagang pasar. Menurut pak Imam, “pelayan di pasar modern ramah, sehingga membuat pengunjung pasar merasa lebih nyaman berbelanja”.  Dengan kata lain, pak Imam sebenarnya ingin mengatakan bahwa pedagang pasar tidak/kurang ramah. Inilah yang kemudian ditunjuk oleh pak Imam sebagai salah satu faktor kenapa pengunjung kabur dari pasar tradisional.

Bapak Bupati yang terhormat,  mindset seperti ini sebenarnya tidak mengangetkan bagi kami. Umumnya birokrat itu cenderung menyederhanakan masalah. Kalau ada masalah, biasanya rakyat yang ditunjuk sebagai biangnya. Coba bapak perhatikan pernyataan bapak Imam di atas, simpel sekali bukan?

Biar lebih terang-benderang, mari kita uji pernyataan pak Imam di atas. Dari mana pak Imam bisa mengambil kesimpulan bahwa pelayanan pasar modern lebih ramah? Justru kami menemukan sebaliknya, kepura-puraan di pasar modern nyata sekali. Senyum, sapaan, ucapan terimakasih, dsb. yang diperagakan oleh pelayan pasar modern terasa kering. Sapaan yang kami terima bulan lalu dengan sekarang, misalnya, sama. Itu dilakukan secara berulang-ulang dan nyaris tak berubah kepada siapa saja dan kapan saja. Persis mesin bukan? Beginikah yang  disebut “ramah” oleh pak Imam?

Belum lagi kalau ada sisa kembalian yang kadang “dirampok”, meski secara halus ditukar dengan permen yang sesungguhnya tidak pembeli kehendaki. Soal ini kami pernah bersitegang dengan kasir swalayan, uang kami 700 rupiah tidak dikembalikan. Ketika dikomplain baru bilang tidak ada kembalian sambil si kasir merengut tanda marah pada kami, seolah mau bilang, “uang 700 rupiah saja dikomplain?”. Akhirnya kami tak bisa menahan diam dan bilang sama si kasir, “maaf ya mbak, mungkin 700 rupiah mbak anggap kecil. Tapi yang membuat saya heran, kenapa swalayan yang kaya seperti ini masih mau mencuri uang 700 rupiah?”  Beginikah sikap ramah pelayan pasar modern yang bawahan anda bela bapak Bupati?

Lalu pasar tradisional? Tanpa bermaksud mengatakan sempurna, pasar tradisional adalah salah satu ruang publik yang tersisa, yang ikut merawat manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya menyejarah. Keintiman interaksi dan komunikasi, canda dan gelak tawa, dan kelihaian tawar-menawar hanyalah beberapa kelebihan yang tidak ditemui di pasar modern.     

Bapak Bupati yang terhormat, bagi kami menjadi tidak masuk akal jika bawahan bapak menyalahkan para pedagang pasar tradisional. Sudah pasarnya tidak direvitalisasi oleh pemeritah daerah–pada hal retribusi pasar cukup besar bagi pendapatan asli daerah (PAD)—malah disalahkan lagi. Meminjam kearifan lokal Madura, pedagang pasar seperti etapok ekala’ odengnga.

Karena mindset birokrasi masih seperti ini, wajar jika pertumbuhan pasar modern terus meningkat di Sumenep. Bahkan pasar modern merangsek hingga kecamatan, termasuk milik asing. Rupanya pertumbuhan pasar modern salah satunya disebabkan oleh cara pandang yang minor terhadap pasar tradisional. Pada hal, jika mau jujur retribusi yang diperoeh pasar setiap hari pasti lebih pajak ketimbang yang dikenakan pada pasar modern.

Belum kalau mau kita jujur, pasar tradisional itu adalah jantung perekonomian rakyat. Sayang, bawahan bapak tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Meski di media bilang bahwa sudah melakukan revitalisasi pasar tradisional –misalnya pavingisasi—tapi nyatanya banyak pasar di Sumenep yang becek dan kumuh. Tak usah di pelosok pedesaan, di Pasar Anom Sumenep saja masih semrawut penataannya.

Seandainya kami menjadi bapak, kami akan memanggil bapak Imam. Kami akan ajak dia diskusi tentang pernyataannya. Kalau perlu, kami akan menegur dia untuk tidak menyepelekan pasar tradisional.

Terakhir, sekali lagi kami mohon maaf kepada bapak Bupati. Tak ada maksud kami merecoki kegiatan bapak yang sudah demikian padat. Kami hanya menginginkan satu hal, nasib pasar tradisional sejatinya diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Terimakasih atas perhatiannya, semoga surat terbuka ada manfaatnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sumenep, 23 Maret 2015
Matorsakalangkong
  
  
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 3 komentar

beritajatim.com

Pertengahan bulan Desember 2014, Pemda Sumenep menutup paksa 5 tempat hiburan malam atau biasa disebut dugem. Alasannya, 5 tempat dugem itu menyalahi izin, dari tempat makan berubah menjadi tempat hiburan malam. Dalam tulisan ini saya tidak akan menyoroti masalah ini dari sudut hukum, tapi  dari sudut pandang kebudayaan Madura.

Sebagai warga tentu saya senang sekali dengan ditutupnya tempat hiburan malam.  Penutupan itu impian banyak orang, setidaknya orang yang saya temui. Bagi saya, hiburan malam yang merupakan produk kebudayaan modern dan lokus bertemunya hedonisne dan kebebasan “tanpa ampun”, jelas tidak menemukan pijakannya dalam kebudayaan Madura. Saat saya diwawancarai media lokal sebelum penutupan itu, dengan tegas saya mengatakan, “tempat hiburan malam tidak sesuai dengan kebudayaan Madura”.

Bagi urbanis–utamanya kaum muda—yang westernized tempat hiburan malam atau dugem dianggap tempat yang “gaul”. Gaul bisa bermakna “tidak jadul” alias tidak kuno, kolot, atau kampungan. Gaul mungkin juga bermakna bahwa dugem adalah tempat anak muda bersosialisasi atau lebih tepatnya berkumpul. 

Meski dalam kebudayaan Madura dikenal istilah “apolkompol”, tetapi maknanya tentu jauh berbeda dengan dugem. “Apolkompol” dalam tradisi Madura memiliki filosofi yang luar biasa dengan kedalaman makna yang hebat.

“Apolkompol” selalu diibaratkan dengan beras yang dalam masyarakat tradisional dulu bermula dari gabah yang ditumbuk. Beras menjadi putih ketika ditumbuk, bukan karena putih sendiri tetapi karena “bergesekan” dengan yang lainnya. Inilah hakekat “apolkompol”. Jadi dalam kebudayaan Madura, bergaul, berkumpul, atau bersosialisasi dengan orang lain dimaksudkan untuk saling “memutihkan diri”; menjadi manusia yang baik dan beradab.

Sebagai wujud dari “apolkompol” ini lahirlah “kompolan” yang biasanya menunjuk pada “komunitas” yang memiliki kegiatan yang relatif permanen dan umumnya bersifat keagamaan. Maka muncul nama-nama kompolan seperti kompolan sarwa (tahlilan), diba’ (barzanji), yasinan, darusan, dsb. Kompolan ini menjadi oase bagi masyarakat Madura dalam membangun hubungan dengan Sang Pencipta di satu sisi, dan sesama di sisi lain.

Secara sosiologis, kompolan memiliki fungsi kohesivitas sosial yang secara terus menerus mengupayakan kebersamaan, imagi, angan-angan, dan mimpi membangun kehidupan yang santun dan beradab dengan saling mengasihi antar sesama dalam ridla Allah.

Jelaslah, apolkompol bukan sosialisasi yang “material-hedonistik” dengan tawaran ketentraman semu dalam dentingan bir dan godaan erotik suara perempuan penggoda. Apolkompol dalam kebudayaan Madura menjangkarkan hakikat kemanusiaan dalam relasinya dengan Pencipta dan sesama sekaligus.

Itulah kenapa falsafah Madura dengan indah melukiskan perlunya sikap kehatian-hatian dalam bergaul, “mon ba’na akanca maleng, noro’ maleng (kalau kamu berteman dengan maling, maka bisa jadi maling). Ada lagi,  “mon ba’na akanca reng ajual mennyak, ba’na melo roomma, tape mon akanca reng ajual acan, ba’na melo bauna” (jika kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu kebagian harumnya. Sebaliknya jika berteman dengan penjual terasi, kamu kebagian baunya).

Apakah orang Madura menolak dunia hiburan? Tentu tidak. Dalam tradisi orang Madura, ada “tetenggun” (tontonan). “Tetenggun” biasanya dilangsungkan di lapangan dan acaranya bersifat umum dan massal. “Tetenggun” bisa dalam bentuk lodruk, samrah, gambus, film keliling, atau tontonan drama seperti Albadar Mahajaya yang pernah ngetop di Sumenep pada era 80-an.

Soal “tetenggun” tentu ada yang kontroversial. Misalnya, lodruk adalah jenis “tetenggun” yang  kurang diapresiasi di komunitas santri. Saya tidak ingin berdebat tentang itu. Yang ingin saya catat di sini, pertama,  “tetenggun” itu berlangsung di ruang publik dan karena itu bersifat terbuka. Sifatnya yang terbuka memungkinkan antar-penonton melakukan kontrol untuk tidak mengotori “tetenggun” itu dengan tindakan-tindakan yang justru mengurangi maknanya. Apalagi penonton “tetenggun” ini datang bersama keluarga dan tetangga dan di tempat “tetenggun” itu membentuk kerumunan atas dasar kekeluargaan dan ketetanggan.  Kedua, konten “tetenggun” itu biasanya sangat edukatif karena berdasar atas cerita-cerita kenabian atau Raja-raja yang menjalankan  kekuasannya dengan bijak dan adil. 

Lalu, dugem? Bagi saya, ia adalah barang impor, yang dibawa ke Madura dengan tujuan murni kapitalisasi hiburan serta mewadahi segelintir  orang yang lupa akar. Ia menawarkan kebebasan “tanpa ampun” (dibalut HAM sekalipun), hedon, dan menampilkan simbol-simbol kega(lau/ul)-an yang tidak akan ditemukan akarnya dalam tradisi dan kebudayaan Madura. Dengan tegas saya ingin mengatakan bahwa, dugem tak akan banyak menyumbang bagi peradaban kemaduraan. Atas dasar inilah saya mengapresiasi kerja pemda Sumenep yang menutup tempat dugem itu [tulisan ini dimuat di Koran Madura, 29|12|2014]







   
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 2 komentar

adatipraktis.blogspot.com

Kancing. Apa istimewanya dengan benda ini? Entar dulu. Boleh Anda tak mengindahkan benda ini. Karena posisinya sebagai pelengkap dalam peradaban pakaian seringkali perannya tak terlihat. Jarang dipikirkan. Apalagi didiskusikan.

Meski saat ini bentuk kancing makin kreatif, toh kancing tetaplah kancing. Ia sekedar menjadi pemanis, misalnya dalam baju. Dalam peradaban mode, sesuai bentuknya yang kecil –meski ada juga yang besar—ia pun lebur dalam gemerlap pakaian. Ternyata, dalam hidup ini, memang nalar kita cenderung meminggirkan yang kecil.

Tapi coba sekali-kali lihat fungsinya. Kancing ibarat pintu rumah, berfungsi sebagai penutup dan pembuka pakaian. Bayangkan, kalau peradaban kita tak menemukan kancing. Kita akan mati kegerahan. Atau kita akan sulit memakai atau melepas baju.

Apalagi jika kancing diletakkan dalam dimensi etis atau budaya, persoalannya menjadi tidak sederhana. Dalam budaya Madura, kancing sudah masuk ke wilayah etika. Seseorang –umumnya anak muda—yang membiarkan kancing di bawah kerah terbuka, dan membiarkan dada bidangnya [apalagi kerempeng] terlihat, dianggap tak memenuhi kaidah kesopanan. Dengan segera orang tua atau guru akan bilang, “pobu kancengnga nak” [kancingkan bajumu nak].

Kenapa harus dikancingkan? Membiarkan kancing di bawah kerah terbuka dalam pandangan budaya Madura dianggap sebagai simbol kesombongan. Nah lu!. Dada ternyata problematik bukan? Tetapi kalau kita membaca budaya timur, orang sombong seringkali dilukiskan sebagai orang yang selalu menepuk dada.  Alasan ini mungkin yang menjadikan budaya Madura menganggap penting kancing agar sempurna menutup dada. 

Saya jadi ingat kisah masa lalu. Ketika saya sekolah di MTs, saya pernah keranjingan membuka kancing di bawah kerah agar dada saya kelihatan. Pada hal apa indahnya, wong saya kurus kerempeng. Maklum ketika itu trend-nya buka kancing di bawah kerah, nah saya jadi korbannya.

Melihat saya tidak memasang kancing, guru saya dengan bijak menyentil saya. “Lihat tuh Dardiri, tahu kenapa dia tidak memasang kancing? Dia berharap, ilmu yang saya ajarkan masuk melalui dadanya,” kata guru saya. Sontak teman sekelas tertawa riuh. Saya juga mesem, meski dengan rasa malu yang sangat. Sejak itu saya kapok membiarkan kancing di bawah kerah terbuka.   

Itulah kancing. Maknanya dalam budaya tertentu bukan sekedar pengait pakaian. Maknanya sudah masuk ke wilayah etika. Sebagai sebuah benda, kancing tentu belum bermakna apa-apa. Tetapi ketika Anda mendengar kalimat seorang suami kepada istrinya, “ayo, buka kancingmu”, maka kancing melampaui maknanya sebagai sebuah benda.

Pesan saya kepada anak muda, “dik, kancingkan bajumu!”.
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 0 komentar


Ketika mengajar Sosiologi di kelas XII Madrasah Aliyah putri tentang lembaga social, iseng saya menanyakan persepsi mereka terhadap lima lembaga yang mereka kenal. Pertanyaan yang saya ajukan, “lembaga mana yang kredibilitasnya paling rendah dalam persepsi Anda”. Saya minta mereka maju satu persatu untuk menandai lembaga yang sudah saya tulis di papan tulis. Dari 29 siswi diperoleh data sebagai tertera dalam gambar di atas. 

Saya mencoba mendalami persepsi mereka dengan mengajukan pertanyaan, kenapa banyak memilih lembaga kepolisian? Jawabannya sangat terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari, polisi sering menerima sogokan ketika menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, terutama kendaraan motor.

Meski tidak terungkap saya yakin ada jawaban lain.  Apalagi, sekitar 10 hari lalu, di daerah saya ada pencuri sepeda motor yang dibakar dan ditimpuki batu hidup-hidup hingga mati. Belum lagi pencurian sapi dan motor makin marak akhir-akhir ini. Di sebuah desa –dekat desa saya— dalam setahun ini sudah lebih 20 sapi yang tercuri. Di desa lain bahkan ada yang lebih dari 50 sapi yang tercuri dalam setahun ini. Dalam kondisi seperti ini, polisi sangat dirindukan oleh masyarakat. Mereka memimpikan jaminan keamanan dari polisi. Inilah saya rasa yang ikut mempengaruhi buruknya persepsi siswi saya terhadap lembaga kepolisian.

Pengadilan adalah lembaga kedua yang dalam persepsi pelajar rendah kredibilitasnya. Menurut mereka, pengadilan belum mampu menjadi benteng keadilan karena pengadilan mudah depengaruhi suap oleh orang yang berperkara. Keadilan begitu mudah dibeli.

Setelah pengadilan, mereka menunjuk DPR(D). wakil rakyat, menurut mereka, hanya menabur janji menjelang pemilu dan segera menguap setelah mereka terpilih. Dua lembaga yang masih dipercaya –terbukti tak ada yang menandai dua lembaga ini—adalah, rumah sakit dan sekolah. Dalam persepsi mereka dua lembaga ini masih “relatif baik” dibanding tiga lembaga di atas.

Persepsi para pelajar ini bisa jadi dipahami “begitu sederhananya”. Tetapi kebenaran justru terkadang muncul dari kesederhanaan. Persepsi mereka tidak muncul begitu saja. Kemunculannya pasti berdasar pengalaman yang mereka timba dari kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Bagi saya, suara mereka tetap hebat, terutama kerinduannya terhadap polisi sebagai penjamin keamanan rakyat.

Matorsakalangkong
Pulau Garam |16 Oktober 2014
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 0 komentar

www.indonesia-tourism.com
Seorang sahabat baru asal Minang bertamu ke rumah saya. Ini adalah kunjungan kali pertama. Meski terasa singkat kunjungannya banyak membuka mata saya, justru pada Madura—pulau tempat saya lahir, besar, dan tinggal.

Ia awali ceritanya tentang pertemuannya dengan perkerja profesional perusahaan migas yang saat ini beroperasi di Madura, dalam seminar yang ia ikuti. Menurutnya, kebanyakan perusahaan migas melakukan eksplorasi di lepas pantai (offshore), karena resistensi orang Madura jika dilakukan di darat lebih tinggi. Belum lagi stereotip orang Madura yang keras membuat ciut nyali perusahaan migas. Makanya perusahaan migas lebih suka melakukan pengeboran di lepas pantai.

Ada keuntungan jika mengebor di lepas pantai. Migas didistribusikan melalui pipa bawah laut. Dan memang, tak banyak orang Madura yang tahu bahwa di bawah laut ada pipa yang ditanam membelah selat Madura dan Jawa sepanjang 450 km, sejak dari Pagerungan (Pulau Kangean) hingga Gersik (sebelah barat kota Surabaya). Artinya isu migas tidak akan menjadi isu mainstream pada masyarakat Madura. Dan ini tentu sesuai dengan harapan perusahaan.

Lalu, bagaimana dengan Jembatan Suramadu? Inilah awal (sekaligus akhir?) dari usaha ‘tangan tak nampak’ untuk melenyapkan peradaban maritim masyarakat Madura. Jembatan Suramadu pelan-pelan telah mengubah alam pikir masyarakat Madura pada peradaban continental , peradaban serba daratan. Tanah, industri yang dibayangkan, pendidikan yang dikembangkan, tradisi kesenian yang diawetkan, relasi social yang dibangun, dsb. selanjutnya merujuk pada peradaban daratan. Laut sudah jarang menjadi diskursus kebudayaan, bahkan sekedar untuk menyimpan dalam ingatan pun sulit. Tak ada lagi abantal omba’, asapo’ angin (berbantal ombak, berselimut angin) sebagaimana dahulu para pelaut Madura mendengungkannya.

Paska Jembatan Suramadu, kebudayaan komunal, guyub dan gotong-royong dengan laut sebagai porosnya pelan-pelan lenyap. Kekayaan laut yang tak mengenal hak milik dan mempersilahkan kepada siapa saja untuk mendayagunakannya, lambat laun bergeser ke kultur daratan yang memunculkan kultur saling rebut lahan, penguatan hak milik hingga kehidupan masyarakat Madura yang kian individualistik.

Jadi, jembatan Suramadu sebenarnya merupakan bagian dari desain besar memuluskan investasi masuk ke Madura, bukan melulu bertujuan untuk membuka akses Pulau Madura yang selalu didefinisikan terisolasi itu, katanya agar taraf ekonomi masyarakat Madura meningkat. Menurut saya, jembatan Suramadu ibarat permen yang diberikan kepada anak kecil agar diam dari nangisnya. Di saat yang sama, eksploitasi migas di lepas pantai makin massif saja dilakukan. Di Madura ada sekitar 24 Kontraktor dan Operator Migas, sebagian besar punya Asing.

Fakta ini makin menguatkan dugaan saya, bahwa pembangunan Jembatan Suramadu berbanding lurus dengan usaha untuk melenyapkan peradaban maritim masyarakat Madura ke peradaban kontinental. Di saat masyakat Madura lupa ingatan akan peradaban maritimnya, “penjarahan” kekayaan migas yang tersembunyi di bawah laut Madura pun berlangsung dengan massif. Tentu pada akhirnya tidak cuma laut, daratan juga akan diserbu oleh investor yang terus mengintip tanah sejak dari Bangkalan hingga Sumenep.

Pulau-pulau kecil di Madura bertebaran. Paling banyak di Kabupaten Sumenep yang memiliki 38 Pulau. Di saat kekayaan laut “dijarah”, warga kepulauan justru mengalami kemiskinan akut hingga mereka diaspora kemana-mana; ke Arab Saudi, Malaysia, Jakarta, Bali, dsb. Sekedar gambaran, di Desa Gapurana Pulau Poteran Sumenep, asal desa istri saya, sekitar 1.500 warganya bekerja di Jakarta, sebagai pekerja di sektor informal.

Lenyapnya peradaban maritim Madura yang –fenomenal—ditandai dengan pembangunan mercusuar Jembatan Suramadu telah menjadikan Madura tidak saja menggeser poros peradabannya dari maritim ke daratan, tetapi pada saat bersamaan makin memiskinnya warganya.

Matorsakalangkong

Pulau Garam | 24 September 2014
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 3 komentar

www.isupolitik.com
Suara reng Madhura (orang Madura), sebagai suku terbesar keempat di Indonesia, dipastikan menjadi rebutan dua pasangan capres/cawapres pada pilpres tahun ini. Jumlah warga Madura berkisar 13 juta. Sekitar 4 juta tinggal di pulau Madura, selebihnya tersebar di luar pulau Madura.

Pertanyaannya, kemana suara reng Madhura— terutama di tingkat akar— akan berlabuh? Bagi sebagian orang mungkin pertanyaan ini mudah dijawab. Salah seorang putra terbaik Madura yang kuat pengaruhnya terutama di kalangan kelas menengah, Prof Dr Mahfud MD, menjadi ketua Tim Sukses pasangan Prabowo-Hatta. Dengan demikian, suara masyarakat Madura diyakini akan mengalir ke pasangan ini.

Tetapi analisis semacam ini terlalu sederhana. Meski pak Mahfud demikian populer di kalangan masyarakat Madura, tetapi soal pengaruh belum jaminan. Latar belakang pak Mahfud sebagai seorang akademisi yang kemudian masuk dalam dunia politik belum mampu mempengaruhi warga Madura di tingkat akar. Pak Mahfud seperti yang saya jelaskan sebelumnya hanya berpengaruh di lapisan kelas menengah.

Saya meyakini, kemana suara reng Madhura mengalir salah satunya akan ditentukan kemana para kiai berpengaruh berlabuh. Bagi warga Madura, kiai hingga saat ini masih menjadi tempat mengadukan segenap persoalan hidup, termasuk carut-marut persoalan politik. Pengaruh kyai hingga detik ini tetap tak tergantikan oleh kepemimpinan formal sekalipun. Ini sesuai dengan falsafah Madura bappa’, babbu’, guru’, rato (bapak, ibu, guru, ratu/penguasa), dimana guru (kyai) ditempatkan dalam posisi terhormat melebihi penguasa.

Dengan demikian, pasangan calon yang mampu meyakinkan para kyai akan lebih besar memperoleh dukungan dari reng Madhura. Jika dilihat dari partai pendukung dua pasangan calon, peluang untuk memperoleh dukungan besar dari reng Madhura sama-sama terbuka. Di kubu Prabowo-Hatta ada PPP, sementara di kubu Jokowi-JK ada PKB. Dua partai ini, dalam amatan saya, tetap merupakan partai yang kuat ikatan emosionalnya dengan reng Madhura. Tinggal kita melihat, partai mana yang mampu menjalankan mesin politiknya secara efektif, itulah yang akan menjadi pemenangnya.

Mayoritas reng Madhura adalah nahdliyin Bahkan begitu kuatnya kultur NU, seringkali orang luar menafsirkan NU bagi orang Madura adalah “agama”. Fakta sosiologis ini seharusnya mampu didayagunakan secara cerdik oleh kubu Jokowi-JK, karena JK sendiri adalah tokoh NU, bahkan ayah beliau merupakan salah satu pendiri NU di Makasar. Sayangnya, dalam amatan saya modal kultural ini belum dilakukan secara efektif oleh kubu Jokowi-JK.

Sementara di kubu Prabowo di samping ada PPP, juga memiliki pak Mahfud yang dikenal memiliki jaringan kuat dengan kyai-kyai di Madura. Jika mesin politik PPP jalan dan pak Mahfud mendagunakan segenap jaringannya, maka hal ini akan menjadi tantangan bagi kubu Jokowi-JK untuk mendulang suara dari reng Madhura. Satu hal yang akan menyulitkan kubu Prabowo-Hatta, dua-duanya tidak memiliki akar ideologi keagamaan yang sama dengan masyarakat Madura. Belum lagi Prabowo-Hatta disokong oleh partai yang jelas-jelas dalam banyak hal berbeda dengan NU.

Tentu selain di atas, banyak faktor yang memungkinkan capres/cawapres mendulang suara dari reng Madhura. Makin banyaknya kelompok terdidik yang bisanya lebih otonom menentukan pilihan, kekuatan-kekuatan lain seperti klebun (kepala desa), kelompok professional, birokrasi, dan kemungkinan penyelenggara pemilu yang tidak netral akan turut mempengaruhi kemenangan capres/cawapres. Tetapi yang yang menarik bagi saya, sebenarnya adu strategi untuk meyakinkan para kyai oleh dua pasangan calon yang sayangnya belum terlihat hingga saat, meski JK, Prabowo dan Mahfud MD sudah mendatangi pulau Madura. Pada hal dari sinilah pertanyaan daam tulisan ini bisa diurai.

Matorsakalangkong

Pulau Garam | 4 Juli 2014
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 0 komentar

indopos.co.id

Sistem politik kita yang kelewat liberal telah meyediakan lubang bagi siapa pun untuk masuk dalam kekuasaan. Asal punya modal cukup dan “tongkat” kuasa, peluang menang lumayan lebar terbuka. Inilah yang saya saksikan pada pileg tahun ini di Sumenep dengan banyaknya mantan klebun yang terpilih sebagai anggota legislatif.  Menangnya beberapa mantan klebun menarik dikaji, tidak saja karena kecerdasannya memanfaatkan lubang tadi, tetapi yang utama telah terjadi pergeseran peran politik mereka, dari sekedar “pantong” ke aktor.    

Pada masa Orde Baru klebun sepenuhnya menjadi mesin politik Golkar. Golkar yang saat itu menjadi penguasa, melalui jalur birokrasi, menjadikan klebun sebagai pemimpin birokrasi paling bawah tidak punya pilihan kecuali membebek.

Pada masa reformasi, klebun tak lagi membebek pada birokrasi. Klebun memiliki kekuasaan yang otonom untuk menggerakkan kepentingan politiknya. Ini tampak pada pergeseran peran politik klebun yang menjadi “pantong” (tim sukses inti) dari caleg yang –sekali lagi—dipilih secara otonom. Peran ini juga dilakukannya ketika ada perhelatan pilpres, pilgub, dan pilkada.

Peran itu terus bergeser dan cenderung makin kuat dari pemilu ke pemilu. , pada 2009, seiring dengan system pemilu yang menggunakan proporsional terbuka, peran politik klebun terus mengalami penguatan. Puncaknya terjadi pada pileg 2014, dari 50 anggota dewan 8 orang adalah mantan klebun.
Tren baru ini menunjukkan bahwa kekuatan politik klebun tidak bisa dianggap remeh. tidak seperti dulu di zaman orde baru, posisi tawar klebun sangat lemah dan perannya sekedar sub-ordinasi dari birokrasi di atasnya. Sekarang justru terbalik. Klebun malah melenggang masuk ke jantung kekuasaan, ke pusat pengambilan keputusan. Satu permainan peran yang sangat cerdas, dengan memanfaatkan lubang system politik kita yang kelewat liberal. 

Kenapa Menang?
Melihat tren yang relative baru ini, pertanyaan menarik yang perlu diajukan, kenapa mereka menang? Menjawab pertanyaan ini barangkali kita perlu melacak basis kelas (mantan) klebun dalam struktur social masyarakat Madura.

Barangkali berbeda dengan kebudayaan lain, misalnya Jawa, klebun dalam pandangan masyarakat Madura bukan sekedar kepemimpinan administratif, tetapi juga kepemimpinan budaya. Klebun memiliki kekuasaan untuk mengatur hampir segenap keperluan masyarakat pedesaan, bahkan hingga ke ruang privat sekalipun, misalnya, menjadi mediator pasangan suami-istri yang didera masalah. Bahkan perannya melampaui sekedar mediator, sering malah menjadi hakim. 
 

Satu hal peran berat yang harus dimainkan klebun adalah, memberi jaminan keamanan kepada warganya. Aib besar bagi klebun jika warganya kemalingan. Lebih-lebih barang yang hilang itu berupa hewan sapi, hewan yang paling akrab dan disayangi orang Madura.

Karena itu syarat menjadi klebun terbilang berat. Sikap tatak (berani) menjadi keharusan. Sikap ini penting untuk memastikan klebun masuk dalam “wilayah abu-abu”, wilayah yang dihuni oleh “jagoan” yang terkadang menjadi rantai dari segenap ketidakamanan di desa. Bahkan, di daerah-daerah yang dominasi jagoan kuat, jagoan itu sendiri yang menjabat klebun.
Itulah salah satu factor yang menguatkan basis kelas klebun dalam masyarakat pedesaan di Madura. Klebun dalam struktur social masyarakat Madura menempati posisi elit. Posisi yang memungkinkannya memainkan sumber-sumber daya politik, bahkan ekonomi.

Melihat basis kelas klebun, menjadi mudah baginya memobilisasi warganya untuk kepentingan politik mereka. Klebun yang berpengaruh (karena sekaligus jagoan) secara perkasa bisa memperoleh dukungan dari warganya. Dalam derajat tertentu, warga yang tidak mendukung bisa mengalami kesulitan. Ini biasanya terjadi di desa-desa dimana kekuasaan klebun demikian sangat powerful. Sementara mayoritas warganya dicekam  “budaya bisu” akibat tidak well-educated. Boleh juga karena tidak ada kekuatan pengimbang. Tentu saja di samping menangnya mereka karena posisi kelasnya dan factor jagoannya, pasti factor “gizi” (finansial) juga harus dihitung.

Hal lain yang memungkinkan mereka memenangi pertarungan pileg, adanya konsolidasi kekuatan antara mantan klebun dengan sesama jagoan dan juga  klebun aktif. Jaringan mereka sesama jagoan luar biasa solid, dan ini biasanya memang menjadi ciri dari kelompok sub-kultur. Persaudaran yang demikian kuat sesama jagoan, memungkinkan mereka bisa memobilisasi warga untuk kepentingan politik mereka yang dicekam “budaya bisu”, tentu dengan “tongkat” kuasa dan “gizi”.

Menunggu Kiprah
Sebagai angora dewan, mantan klebun ini akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam tiga hal; legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tiga hal ini tentu memerlukan kapasitas dan kemampuan yang tidak ringan untuk menjalankannya. Belum lagi integritas, sesuatu yang wajib dimiliki oleh pejabat publik untuk tidak terpukau pada silau kekuasan yang cenderung korup itu. 

Dalam catatan saya, tiga tugas tadi belum secara maksimal dilakukan anggota dewan pada periode-periode sebelumnya, lebih-lebih anggota dewan hasil pileg 2009. Dalam kasus budgeting misalnya, mayoritas anggota dewan mengikuti irama birokrasi yang mengusulkan program dan kegiatan yang tidak kreatif dan inovatif, serta jauh dari kebutuhan rakyat.

Fungsi legislasi juga kurang dijalankan secara baik karena dalam catatan saya, tidak ada peraturan daerah (perda) yang betul-betul menyuarakan kepentingan rakyat, misalnya perda tata niaga tembakau (meski ada tetapi lebih menyuarakan kepentingan pabrikan), perda yang mengatur pasar modern yang mengancam pasar tradisional, perda RTRW, dsb.   

Lalu, bisakah kita berharap banyak pada mantan klebun yang menjadi angota dewan? Barangkali tidak adil kita berharap banyak kepada mereka, sebelum mereka betul-betul menjalankan peran dan fungsinya. Cuma jika melacak pada basis kelas, ideology, dan resource klebun ketika menjalankan fungsi kepemimpinan di desa, tangan saya tak cukup kuat memohon banyak.

Tulisan ini dimuat di Koran Madura | 8.5.2014
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 8 komentar

cynthiancep.blogspot.com

Belakangan ini, sebuah perusahaan mie instan untuk mengenalkan produk barunya meracik iklannya di TV dengan menampilkan bahasa Madura. Mie instan yang katanya rasa bakso itu diteriakkan dalam dialek Madura “SO BAKSO” hingga empat kali.

Iklan semacam ini sebenarnya bukan kasus pertama. Sejak dulu, banyak iklan serupa yang menggunakan dialek Madura. Tidak hanya iklan, acara-acara komedi juga menggunakan dialek Madura yang bagi saya kebanyakan “ganjilnya” ketimbang “benarnya”. Penggunaan bahasa Madura seringkali disalahtempatkan. Sehingga secara leksikal dan maknawi mengalami reduksi.

Tapi saya sadar, strategi bisnis memang acap melabrak pakem. Etnisitas datampilkan bukan untuk tujuan mengapresiasi, tetapi etnisitas sekedar kemasan atau bungkus yang posisinya sejajar dengan plastik atau kertas yang membalut produknya. Dus, etnisitas sekedar komoditi.

Di Mana Salahnya?

Dalam bahasa Madura memang terjadi banyak pengulangan kata. Cuma tidak semua kata bisa sembarangan di ulang-ulang, karena pengulangan kata ini terpola dan ada kaidah atau pakemnya. Secara sederhana pengulangan kata bisa dikelompokkan dalam dua kaidah sebagai berikut :

Pertama, pengulangan kata untuk membentuk kata jama’ misalnya “nak-kanak” (anak-anak), “teng-ganteng “ (semua ganteng), “din-raddin “ (semua cantik), dsb.

Kedua, pengulangan kata yang dimaksudkan untuk penguataan makna “kesegeraan” (segera dilakukan) misalnya, “dimandi” ( segeralah mandi), “katmangkat” (segeralah berangkat).

Lalu, dimana letak kesalahan “so bakso”? Letak kesalahan fatal justru terjadi ketika dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia memiliki pakem dan pola kebahasaan yang berbeda. Orang Madura ketika berbahasa Indonesia tak mungkin menerjemahkan “din-raddin” dengan “tik-cantik”. Penerjemahannya pasti tetap mengacu pada pola bahasa Indonesia, “cantik-cantik” atau “cantik semua”.

Boleh jadi maksud “so bakso” itu merupakan pemotongan bahasa dari pengulangan kata “bakso…bakso…” seperti biasanya diteriakkan oleh pedagang keliling. Demi efektifitas, dipadatkanlah menjadi “so bakso”. Tetapi sayangnya, di Madura pun saya tidak pernah mendengar ada abang bakso yang meneriakkan “so bakso” ketika mendorong gerobaknya.

Dalam kasus lain, ada lagi sebenarnya yang lebih fatal, penggunakan “ta’ iye” ( iya, kan?). “Ta’ iye” dalam bahasa Madura digunakan untuk meminta persetujuan dari lawan bicara misalnya, “areya kalakowan sala, tak iye?” (ini perbuatan salah, ya kan?). nah, yang sering dalam acara komedi di TV penempatan ta’ iye sembarangan dan salah tempat. Misalnya, “saya orang Madura, ta’ iye”. Kalimat ini jelas salah. Ta’ iye tak bisa dibarengkan dengan kalimat berita.

Terakhir, keragaman etnis dengan kekayaan bahasanya sebenarnya bisa menjadi kekuatan jika diolah secara benar dan kreatif oleh komedian atau pembuat iklan. Hal ini akan makin mendekatkan kesadaran multicultural bagi masyarakat kita. Tetapi ketika diolah secara salah, apalagi dengan niatan sekedar jualan etnik untuk meraup materi, justru akan menambah streotip buruk bagi etnis tertentu.

Karena itu, menjadi penting bagi komedian, pembuat iklan, atau secara umum pegiat media untuk belajar kebudayaan masyarakat tertentu sebelum dihadirkan dalam media. Penguasan kebudayaan secara mendalam akan menghindari kesalahan-kesalahan sebagaimana yang terjadi seperti saat sekarang ini.

Matorsakalangkong

Pulau Garam | 14 Pebruari 2014
[ Read More ]

Posted by rampak naong - - 4 komentar

blogdetik.com

Sumenep, kabupaten ujung timur pulau Madura ini, kaya dengan pulau. Tercatat ada 126 pulau besar dan kecil, berpenghuni dan tidak. Selama ini keberadaan pulau ibarat “anak tiri”. Pembangunan di pulau sepertinya “tertinggal” jika dibandingkan dengan daratan. Infra struktur dasar, seperti jalan dan fasilitas kesehatan misalnya, kalah gemerlap jika dibandingkan dengan daratan. Tak usah jauh-jauh, sebagian besar jalan yang menghubungkan desa-desa di kecamatan Talango –pulau terdekat dengan daratan—rusak berat hingga saat ini.

Di tengah silang-sengkarut pengelolaan pulau muncul iniasi menggembirakan(?)  yang dilakukan pemerintah daerah. Baru-baru ini bupati Sumenep, pemprop Jawa Timur, dan pemerintah Prancis menandatangani MoU untuk membangun Maritime Tradition Center di Pulau Sepanjang, Kecamatan Kangean.

Pemerintah daerah Sumenep juga menginisiasi pembangunan “wisata kesehatan” di Pulau Giliyang. Pulau yang berada di timur kecamatan Dungkek ini diketahui memiliki kadar oksigen terbaik di dunia. Alasan inilah yang kuat mendorong pemerintah daerah menjadikannya sebagai destinasi wisata. Informasi yang saya peroleh pemerintah daerah sumenep telah menjalin kerjasama dengan BPWS untuk menyiapkan grand design pembangunan berikut pelaksanaan proyeknya.  Tahap awal dengan membangun infrastruktur pelabuhan di Dungkek maupun di Giliyang.

Baru-baru ini muncul lagi berita di internet, Pulau Gili Labak yang berlokasi di selatan pulau Poteran  cocok untuk diving. Pulau yang hanya berpenghuni tak lebih dari 37 KK ini sedang dijajaki kemungkinan untuk juga menjadi destinasi wisata.

Perencanaan Sumir
Saya mengapresiasi rencana pemerintah membangun pulau. Setidaknya pemerintah saat ini tergugah membangun pulau, meski inisiasi itu lebih dikarenakan ‘gulanya’. Seandainya di pulau tak ada ‘gula’, bisa jadi pulau tetap menjadi anak tiri.

Cuma pembangunan pulau harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kearifan. Pemerintah daerah dalam membangun pulau jangan melulu melihat dari sudut ekonomi, tetapi pulau juga harus dilihat sebagai satu gugusan kebudayaan. Jika pembangunan pulau bisa meningkatkan taraf ekonomi tetapi masyarakatnya tercerabut dari akar budayanya, dalam jangka panjang tentu akan merugikan. Kebudayaan masyarakat akan tergerus diganti dengan kehidupan yang sepenuhnya transaksional.

Sejatinya pemerintah daerah dalam membangun –bahkan sejak dari perencanaan—melibatkan masyarakat di pulau itu sendiri. Bukan eranya lagi pembangunan dilakukan secara top-down. Pemerintah daerah secara jujur dan arif seharusnya  mendiskusikan dan menjaring aspirasi warga; perhitungan ekonomi, dampak sosial-budaya, hingga bagaimana pembangunan itu dilakukan dan dikelola. Dan itu bisa dilakukan jika pemerintah daerah mau menggunakan model pembangunan button up.

Sayangnya, pemerintah daerah tak melakukannya. Beberapa warga Giliyang  yang saya temui mengakui, pemda Sumenep tak pernah turun mensosialisasikan dan mendiskusikan dengan warga,  terkait rencana pembangunan “wisata kesehatan”. Mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang rencana pemda. Jika ini benar, tentu sumir sekali.  Masyarakat kepulauan yang nanti akan terkena dampak  langsung dari pembangunan justru “dibisukan”.

Mereka Adalah Tuan
Warga kepulauan adalah tuan atas pulaunya. Sejarah panjang telah mereka lalui dalam membangun pulau dengan segenap kebudayaannya. Kebudayaan inilah yang menjadi identitas mereka dalam membangun relasi dengan “orang luar”. Seringkali kebudayaan mereka harus didialogkan dan dinegosiasikan. Dalam proses dialog dan negosiasi tidak selalu damai. Ada kalanya perih. Bahkan kebudayaan mereka terjarah, lebih-lebih dalam dunia tanpa batas seperti sekarang ini.

Ketika pemda Sumenep menginisiasi pulau-pulau sebagai destinasi wisata, proses dialog dan negosiasi akan lebih dahsyat.  Sebagai sebuah gaya hidup, wisata lebih merepserentasikan kepentingan kelas menengah-atas urban . Kehadiran mereka  di tempat wisata tidak sekedar membawa badan. Nilai-nilai kelas menengah-atas urban yang seringkali careless terhadap kearifan lokal pasti akan dipertontonkan secara telanjang di tempat wisata. Dan, diam-diam wisata akan menjadi industri, lengkap dengan “industri seks” di dalamnya. Karena ketika disulap menjadi industri, kapital adalah segalanya.

Tak berlebihan jika dikatakan, pengembangan pulau sebagai destinasi wisata bukan persoalan sederhana. Salah melakukan perencanaan dan pengelolaan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pulau itu, terutama keberlangsungan kebudayaannya.

Seharusnya Pemda Sumenep tidak melakukan perencanaan sumir.  Ajak segenap pemangku kepentingan –terutama warga pulau sendiri—dalam perencanaan itu. Kalaupun misalnya,  warga kepulauan menolak pulaunya dijadikan destinasi wisata, itu tetap harus diapresiasi. Singkatnya, biarkan mereka menjadi tuan atas pulaunya. Biarkan mereka sendiri yang memutuskan apakah menerima atau menolak. Tak arif, pulau hanya dikalkulasi dari rumus-rumus angka. Pulau harus juga dilihat sebagai gugusan kebudayaan lengkap dengan mata air kearifan lokalnya | dimuat di Koran Madura, 12 November 2012|












[ Read More ]