Pulau (Bukan) untuk Dijual

blogdetik.com

Sumenep, kabupaten ujung timur pulau Madura ini, kaya dengan pulau. Tercatat ada 126 pulau besar dan kecil, berpenghuni dan tidak. Selama ini keberadaan pulau ibarat “anak tiri”. Pembangunan di pulau sepertinya “tertinggal” jika dibandingkan dengan daratan. Infra struktur dasar, seperti jalan dan fasilitas kesehatan misalnya, kalah gemerlap jika dibandingkan dengan daratan. Tak usah jauh-jauh, sebagian besar jalan yang menghubungkan desa-desa di kecamatan Talango –pulau terdekat dengan daratan—rusak berat hingga saat ini.

Di tengah silang-sengkarut pengelolaan pulau muncul iniasi menggembirakan(?)  yang dilakukan pemerintah daerah. Baru-baru ini bupati Sumenep, pemprop Jawa Timur, dan pemerintah Prancis menandatangani MoU untuk membangun Maritime Tradition Center di Pulau Sepanjang, Kecamatan Kangean.

Pemerintah daerah Sumenep juga menginisiasi pembangunan “wisata kesehatan” di Pulau Giliyang. Pulau yang berada di timur kecamatan Dungkek ini diketahui memiliki kadar oksigen terbaik di dunia. Alasan inilah yang kuat mendorong pemerintah daerah menjadikannya sebagai destinasi wisata. Informasi yang saya peroleh pemerintah daerah sumenep telah menjalin kerjasama dengan BPWS untuk menyiapkan grand design pembangunan berikut pelaksanaan proyeknya.  Tahap awal dengan membangun infrastruktur pelabuhan di Dungkek maupun di Giliyang.

Baru-baru ini muncul lagi berita di internet, Pulau Gili Labak yang berlokasi di selatan pulau Poteran  cocok untuk diving. Pulau yang hanya berpenghuni tak lebih dari 37 KK ini sedang dijajaki kemungkinan untuk juga menjadi destinasi wisata.

Perencanaan Sumir
Saya mengapresiasi rencana pemerintah membangun pulau. Setidaknya pemerintah saat ini tergugah membangun pulau, meski inisiasi itu lebih dikarenakan ‘gulanya’. Seandainya di pulau tak ada ‘gula’, bisa jadi pulau tetap menjadi anak tiri.

Cuma pembangunan pulau harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kearifan. Pemerintah daerah dalam membangun pulau jangan melulu melihat dari sudut ekonomi, tetapi pulau juga harus dilihat sebagai satu gugusan kebudayaan. Jika pembangunan pulau bisa meningkatkan taraf ekonomi tetapi masyarakatnya tercerabut dari akar budayanya, dalam jangka panjang tentu akan merugikan. Kebudayaan masyarakat akan tergerus diganti dengan kehidupan yang sepenuhnya transaksional.

Sejatinya pemerintah daerah dalam membangun –bahkan sejak dari perencanaan—melibatkan masyarakat di pulau itu sendiri. Bukan eranya lagi pembangunan dilakukan secara top-down. Pemerintah daerah secara jujur dan arif seharusnya  mendiskusikan dan menjaring aspirasi warga; perhitungan ekonomi, dampak sosial-budaya, hingga bagaimana pembangunan itu dilakukan dan dikelola. Dan itu bisa dilakukan jika pemerintah daerah mau menggunakan model pembangunan button up.

Sayangnya, pemerintah daerah tak melakukannya. Beberapa warga Giliyang  yang saya temui mengakui, pemda Sumenep tak pernah turun mensosialisasikan dan mendiskusikan dengan warga,  terkait rencana pembangunan “wisata kesehatan”. Mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang rencana pemda. Jika ini benar, tentu sumir sekali.  Masyarakat kepulauan yang nanti akan terkena dampak  langsung dari pembangunan justru “dibisukan”.

Mereka Adalah Tuan
Warga kepulauan adalah tuan atas pulaunya. Sejarah panjang telah mereka lalui dalam membangun pulau dengan segenap kebudayaannya. Kebudayaan inilah yang menjadi identitas mereka dalam membangun relasi dengan “orang luar”. Seringkali kebudayaan mereka harus didialogkan dan dinegosiasikan. Dalam proses dialog dan negosiasi tidak selalu damai. Ada kalanya perih. Bahkan kebudayaan mereka terjarah, lebih-lebih dalam dunia tanpa batas seperti sekarang ini.

Ketika pemda Sumenep menginisiasi pulau-pulau sebagai destinasi wisata, proses dialog dan negosiasi akan lebih dahsyat.  Sebagai sebuah gaya hidup, wisata lebih merepserentasikan kepentingan kelas menengah-atas urban . Kehadiran mereka  di tempat wisata tidak sekedar membawa badan. Nilai-nilai kelas menengah-atas urban yang seringkali careless terhadap kearifan lokal pasti akan dipertontonkan secara telanjang di tempat wisata. Dan, diam-diam wisata akan menjadi industri, lengkap dengan “industri seks” di dalamnya. Karena ketika disulap menjadi industri, kapital adalah segalanya.

Tak berlebihan jika dikatakan, pengembangan pulau sebagai destinasi wisata bukan persoalan sederhana. Salah melakukan perencanaan dan pengelolaan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pulau itu, terutama keberlangsungan kebudayaannya.

Seharusnya Pemda Sumenep tidak melakukan perencanaan sumir.  Ajak segenap pemangku kepentingan –terutama warga pulau sendiri—dalam perencanaan itu. Kalaupun misalnya,  warga kepulauan menolak pulaunya dijadikan destinasi wisata, itu tetap harus diapresiasi. Singkatnya, biarkan mereka menjadi tuan atas pulaunya. Biarkan mereka sendiri yang memutuskan apakah menerima atau menolak. Tak arif, pulau hanya dikalkulasi dari rumus-rumus angka. Pulau harus juga dilihat sebagai gugusan kebudayaan lengkap dengan mata air kearifan lokalnya | dimuat di Koran Madura, 12 November 2012|